Posts

Showing posts from April, 2020

Pencairan Bansos PKH Ditengah Pandemi Covid-19, KPM Harus Patuhi Protokol Kesehatan.

Image
Lebong_Meskipun Kabupaten Lebong saat ini masih berada di zona hijau terkait penyebaran virus covid-19 atau corona, namun setiap aktifitas yang dilakukan di luar rumah tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tak terkecuali pada saat proses pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) pada bulan april ini. Berikut dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan sosial PKH bulan april tahun 2020 di Kabupaten Lebong. Tampak Pendamping PKH Kecamatan Bingin Kuning Tamrin,S.Pd.I Yang Sedang Mengawasi Kegiatan Penyaluran Bansos PKH Di Salah Satu Agen BRI-Link Tampak Salah Satu KPM PKH Di Kecamatan Bingin Kuning Menggunakan Masker Dan Mencuci Tangan Sebelum Memasuki Agen BRI-Link Untuk Melakukan Pencairan Bantuan Sosial Yang Ia Terima. Tampak KPM PKH Dan Agen BRI-Link Yang Menggunakan Masker Pada Saat Pencairan Bantuan Sosial PKH Di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Tampak Pendamping PKH Kecamatan Uram Jaya, Kaupa

Corona Tak Halangi PKH Lebong Lakukan Rakor.

Image
Tampak SDM PKH Kabupaten Lebong Sedang Melakukan Teleconfren Bersama Koordinator Wilayah PKH Provinsi Bengkulu Menggunakan Aplikasi Zoom. Lebong_Merebaknya wabah copid-19 atau corona saat ini,tidak menghalangi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lebong untuk melakukan rapat koordinasi bulanan yang rutin mereka lakukan. Namun rapat koordinasi pada hari ini (Rabu,8 April 2020) sekitar pukul 13.00 WIB sedikit berbeda dari bulan-bulan sebelumnya,pasalnya kegiatan tersebut di lakukan melalui media daring. Meskipun hanya melalui jaringan internet, namun para SDM PKH Kabupatren Lebong tampak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain diiukuti oleh SDM PKH Kabupaten Lebong, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Koordinator Wilayah Provinsi Bengkulu Hj.Elisa Yuniarti,M.Si. Dalam kesempatan tersebut korwil yang dikenal ramah ini menyampaikan beberapa arahan dan motifasi kepada seluruh SDM PKH Kabupaten Lebong. Baca Juga : https://pkhleb

Kemensos Akan Berikan BLT Ke 7,5 Juta Keluarga.

Image
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan bantuan khusus sembako untuk 3,7 juta penerima di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kementerian Sosial juga mempunyai program PKH. Lalu bagaimana nasib warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan tersebut? Kemensos menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan khusus yang jumlahnya sekitar 7,5 juta jiwa. Besaran bantuan itu sama dengan bantuan khusus dari Presiden Jokowi, yaitu Rp 600 ribu per bulan. Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/presiden-kartu-pra-kerja-mulai.html?m=1 "Di luar itu semua, di luar program sembako dan PKH yang diperluas, masih ada sekitar 7,5 juta warga yang tidak mendapat apa-apa. Artinya dia tidak mendapat PKH, dia tidak mendapat sembako, dia tidak mendapat bansos khusus," kata Mensos Juliari Batubara dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/4/2020). "Ini kami sudah usulkan dan sudah disetujui (Presiden),

Presiden : Kartu Pra Kerja Mulai Dibagikan Tanggal 9 April

Image
Berbagai macam bantuan diberikan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di antaranya adalah pembagian bantuan sosial (bansos) paket sembako dan Kartu Pra Kerja. Untuk Kartu Pra Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan mulai dibagikan pada 9 April 2020. Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/kemensos-segera-salurkan-200-ribu-paket.html?m=1 "Kartu Pra Kerja akan dimulai tanggal 9 April ini. Selain itu saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek," kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menterinya, Selasa (7/4). Jokowi menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk penerima Kartu Pra Kerja naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima bantuan dikhususkan bagi pekerja informal hingga korban PHK massal akibat pandemi corona. "Anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 ju