Kemensos Akan Berikan BLT Ke 7,5 Juta Keluarga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan bantuan khusus sembako untuk 3,7 juta penerima di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kementerian Sosial juga mempunyai program PKH. Lalu bagaimana nasib warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan tersebut?
Kemensos menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang tidak termasuk dalam penerima bantuan khusus yang jumlahnya sekitar 7,5 juta jiwa. Besaran bantuan itu sama dengan bantuan khusus dari Presiden Jokowi, yaitu Rp 600 ribu per bulan.
Baca Juga :
"Di luar itu semua, di luar program sembako dan PKH yang diperluas, masih ada sekitar 7,5 juta warga yang tidak mendapat apa-apa. Artinya dia tidak mendapat PKH, dia tidak mendapat sembako, dia tidak mendapat bansos khusus," kata Mensos Juliari Batubara dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (7/4/2020).
"Ini kami sudah usulkan dan sudah disetujui (Presiden), mohon dukungan Komisi VIII, akan kami berikan BLT dalam bentuk uang tunai. Nilainya Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama 3 bulan," lanjut dia.
Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja harian yang terdampak kebijakan penanganan virus Corona. Juliari kembali menegaskan penerima BLT adalah warga yang tidak termasuk penerima bansos yang sudah ada.
"Ini kalau kita jalankan dari waktu bulan ini insyaallah semuanya bisa kita tanggulangi, minimal mengurangi pengeluaran mereka, mengurangi 'penderitaan' mereka selama tidak mendapatkan income yang rutin setiap harinya. Tapi ini tentunya yang mendapatkan BLT adalah yang belum mendapatkan bansos-bansos yang tadi saya sebutkan," ujarnya.
Baca Juga :
Untuk teknis pembagian bantuan, Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Juliari memastikan pihaknya akan memperhatikan prinsip social distancing agar saat penerimaan bantuan itu tidak terjadi kerumunan.
"Nah yang di luar di atasnya sembako berarti yang sekitar 9 juta kurang, tadi 7,5 juta keluarga, itu yang nanti kita akan berikan BLT sebanyak Rp 600 ribu per keluarga kali 3 bulan. Mekanismenya karena datanya sudah ada, data by name by address by NIK, kami mengusulkan disepakati disetujui oleh Presiden menggunakan PT Pos untuk mengirimkan BLT-nya karena PT POS pengalaman juga mengirimkan BLT di periode sebelum-sebelumnya," jelas Juliari.
Dikutip Dari : Laman FB Informasi Seputar Presiden.
Kunjungi Juga Kami Di :
Comments
Post a Comment