Perkuat PKH, Mensos Arahkan Pemda Alokasikan Dana Dampingan

Oleh -
Jakarta (4 Maret 2019) Kementerian Sosial Republik Indonesia menghimbau Pemerintah Daerah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan dana dampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota", kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta. Senin (4/3).
Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, poin 8 menyatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen.
Seperti diketahui Menteri Sosial telah mengirim surat kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.
Dalam suratnya, Mensos menyatakan bahwa penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, minimal sebesar lima persen.
"Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan alokasi anggaran minimal lima persen dihitung dari total bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota", tegas Agus.
Menurut Mensos, alokasi dana penyertaan digunakan untuk mendukung kegiatan PKH, diantaranya menyediakan kantor Sekretariat Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk Administrator Database dan Pendamping Sosial PKH.
Menyediakan fasilitas pendukung di sekretariat PKH antara lain komputer, meja kerja dan kursi, printer, ATK, AC, alat transportasi, alat komunikasi, alat dokumentasi, sepatu dan lemari penyimpanan dokumen.
Dana penyertaan, menurut agus juga bisa untuk operasional bagi Koordinator Kabupaten/Kota, Supervisor PKH, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota. Cetak atau pengadaan formulir verifikasi fasdik faskes kesos sistem pengaduan masyarakat dan formulir pemutakhiran
"Biaya operasional pengiriman formulir hasil verifikasi faskes fasdik dan kesos dari Kabupaten/Kota Pelaksana PKH ke Provinsi. Sosialisasi PKH tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa," jelas Agus.
Rapat koordinasi teknis PKH tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, Lembaga bayar, Pendamping Sosial dan Administrator Database PKH juga bisa di alokasikan melalui APBD.
Untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Pemda juga bisa menyelenggarakan pemantapan atau capacity building Pendamping dan Administrator Database PKH Kabupaten/Kota serta mendukung pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam bentuk pengadaan bahan pemantapan atau coaching P2K2 dan operasional pelaksanaan P2K2 Peksos Supervisor, Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan PKH, Pemda juga berkewajiban untuk menyiapkan honor tim koordinasi teknis PKH Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan mengalokasikan anggaran studi banding ke Kabupaten/Kota pelaksana PKH terbaik.
Untuk mengawal pelaksanaan PKH agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman, Pemda diharapkan membentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyediakan alokasi kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota
Pemda juga di himbau untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya yang didanai APBN, "sinergi program akan mempercepat KPM keluar dari kondisi kemiskinan untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera", ungkap Mensos.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menghimbau kepada seluruh Koordinator PKH untuk mengawal surat edaran dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten/kota.
"Kami minta seluruh Koordinator Wilayah dan Koordinator Kabupaten/Kota untuk memastikan Pemda merespon surat edaran tersebut dan bisa dilaksanakan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota", harap Dirjen.
Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sumber : Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia 
 Posting : Joko Hariyanto 
 Tanggal : 2019-03-04

Dikutip Dari :
https://pkh.kemsos.go.id/?pg=detail_berita&id=162&c=Perkuat-PKH,-Mensos-Arahkan-Pemda-Alokasikan-Dana-Dampingan

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Merasa Masih Muda Dan Kuat, Nova Mundur Dari PKH.

Oleh -
Image
Tampak  Nova Widya Sari (30 tahun) Sedang menanda tangani surat pernyataan pengunduran dirinya dari kepesertaan PKH dihadapan Pendamping PKH Kecamatan Lebong Selatan Lebong_Nova Widya Sari (30 tahun) merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Ia telah menerima bantuan sosial PKH sejak tahun 2013 silam, namun kemarin (rabu, 2 oktober 2019) sekitar pukul 15.00 WIB ia mantap mengundurkan diri dari kepesertaan PKH, keseriusannya untuk keluar dibuktikan dengan menanda tangani surat pernyataan pengunduran diri bermatrai 6000.  Adapun salah satu alasan ia mundur dari daftar penerima manfaat bantuan sosial tersebut adalah karena ia merasa dirinya masih muda dan kuat. Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2019/10/tidak-tinggal-di-gubuk-lagi-prt-mundur.html?m=1 “saya telah memiliki niat untuk keluar dari PKH ini sejak bebrapa bulan yang lalu bahkan saya telah menyampaikan niat saya ters
Read more

Token Listrik Gratis, WA ID Pelanggan Ke 08122-123-123

Oleh -
Image
PT PLN (Persero) telah menyediakan mekanisme pembagian token listrik graits bagi pelanggan prabayar golongan 450 Volt Ampere (VA) dan golongan subisidi 900 VA. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, token gratis dapat didapat pelanggan melalui situs atau Whatsapp resmi PLN. Pelanggan hanya perlu mengirimkan nomor ID pelanggan dan mengirimkannya ke website www. pln.co.id atau ke Whatsapp dengan nomor 08122-123-123. "Pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir," kata Made dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020). Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/arahan-presiden-untuk-hadapi-ramadan.html?m=1 Secara lebih detail, berikut adalah cara mendapatkan token gratis bagi pelanggan golongan 450 VA dan golongan subsidi 900 VA melalui situs resmi. 1. Buka laman www.pln.co.id kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus Cov
Read more

Berikut Cara Mendapatkan Kartu Pra Kerja.

Oleh -
Image
Kartu Pra Kerja merupakan salah satu program pemerintah guna mendorong perekonomian. Sebelum mendapatkan kartu tersebut, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu di laman prakerja.go.id. Dengan memiliki kartu Pra Kerja, seseorang wajib mengikuti pelatihan yang disediakan secara tatap muka maupun online. Selain itu, pemilik kartu akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 yang terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif penuntasan pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp 150.000 "Manfaat yang diterima totalnya Rp 3.550.000 per peserta," terang Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/4/2020). Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/token-listrik-gratis-wa-ke-08122-123-123.html?m=1 Cara Pendaftaran di prakerja.go.id: 1. Cara Daftar Pendaftaran kartu Pra Kerja di situs prakerja.go.id akan didampingi oleh petugas pengantar
Read more

Warga Miskin Dapat Sembako & Uang Tunai, Ini Skemanya!

Oleh -
Image
Selain mengurusi masalah kesehatan terkait penyakit (COVID-19), program Desa Tanggap COVID-19 yang dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) RI juga akan menangani mitigasi ekonomi yang harus dijalankan oleh pemangku kepentingan di desa-desa. "Akan menyiapkan logistik tentang ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat yang sudah terdampak karena tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan aktivitas secara normal," ujar Eko Sri Haryanto Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) KDPDTT pada Minggu (5/3/2020). Berikut kategori serta kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan logistik dan sembako selama pandemi COVID-19: Sangat Rentan Masyarakat yang masuk kriteria sangat rentan adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun terdampak langsung COVID-19 sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan. Mereka yang memilik
Read more

Presiden : Kartu Pra Kerja Mulai Dibagikan Tanggal 9 April

Oleh -
Image
Berbagai macam bantuan diberikan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di antaranya adalah pembagian bantuan sosial (bansos) paket sembako dan Kartu Pra Kerja. Untuk Kartu Pra Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan mulai dibagikan pada 9 April 2020. Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/kemensos-segera-salurkan-200-ribu-paket.html?m=1 "Kartu Pra Kerja akan dimulai tanggal 9 April ini. Selain itu saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek," kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menterinya, Selasa (7/4). Jokowi menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk penerima Kartu Pra Kerja naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima bantuan dikhususkan bagi pekerja informal hingga korban PHK massal akibat pandemi corona. "Anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 ju
Read more