2019 Pemerintah Targetkan 800.000 KPM PKH Tergraduasi

Oleh MERIYANTO BIN MUKMININ - Monday, February 04, 2019

2019 Pemerintah Targetkan 800.000 KPM PKH Tergraduasi, PKHDaily.com – Pemerintah menargetkan 8 % dari total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi pada tahun 2019. Dari total jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga, ditargetkan 800 ribu keluarga akan terentas.

“Target yang keluar, yang lulus dari PKH tahun ini, atau graduasi kita dorong 800 ribu dari 10 juta (peserta PKH). Untuk graduasi tentu dengan program-program komplementer, seperti KUBE (kelompok usaha bersama) dan sebagainya. Nah itu akan kita tingkatkan,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya saat penyaluran bantuan sosial di Boyolali, Jumat (1/2).

Pada tahun 2018, ada 600 ribu peserta PKH di seluruh wilayah Indonesia yang graduasi. Agus Gumiwang menjelaskan peningkatan jumlah graduasi mandiri peserta PKH, seiring dengan tekad pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9,5 %.

Untuk itu, Kementerian Sosial meningkatkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS).

“Kegiatan dilakukan secara masif oleh para pendamping PKH ke setiap KPM. Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan,” ujar Agus.

Agus mengatakan bahwa jumlah KPM yang telah sejahtera atau graduasi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 % dari total 6 juta peserta graduasi. Pada tahun 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 % graduasi dari 10 juta KPM. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 800.000 atau 8 % graduasi dari 10 juta KPM.

“Target peningkatan jumlah KPM yang tergraduasi sangat realistis mengingat indeks bantuan dan FDS yang juga ditingkatkan,” tambah Mensos.

Menurut Agus, sistem penyaluran PKH tahun ini juga diubah dari yang sebelumnya flat menjadi non flat. Di tahun 2019 ini, dilihat komponen beban di keluarga penerima manfaat.

“Komponen itu kita sesuaikan demi keadilan, karena yang kita lihat sekarang adalah beban per keluarganya, sehingga sistem penyalurannya harus kita sesuaikan,” kata Agus.