Bangladesh belajar Program Keluarga Harapan ke Kemensos
Antara News. Com
Senin, 17 Desember 2018 20:34 WIB
Pewarta: Desi Purnamawati
Jakarta (Antara) - Delegasi Bangladesh berkunjung ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Senin untuk belajar tentang penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Delegasi terdiri dari 18 orang baik dari UNDP dan pemerintah Bangladesh dari berbagai unsur antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, Divisi Kabinet, serta Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi.
"Apa yang dilakukan PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya. Semula kami terheran-heran, namun setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," kata Md Sayed, delegasi bagian keuangan Bangladesh.
Mereka mempelajari banyak hal mulai dari bagaimana menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dengan bantuan teknis dari Bank Dunia.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui SK Penetapan KPM. Kondisi KPM terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.
PKH di Indonesia telah dilaksanakan sejak 2007 namun jangkauannya masih sangat kecil. Pada 2017, jumlah KPM terus ditingkatkan menjadi enam juta dan 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM.
PKH dinilai sebagai salah satu yang memberikan dampak turunnya angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 yang disebut sebagai angka terendah yang mampu dicapai Pemerintah selama ini.
Setelah berdiskusi, delegasi juga mengunjungi Contact Center bahkan salah satu pesertanya mencoba menghubungi 1500299 melalui ponselnya dan membuktikan bahwa saluran telepon tersebut berfungsi.
International Project Manager Caitlin Bannan cukup terkesan dengan adanya Contact center yang baru berusia tidak sampai satu tahun tetapi sudah bisa membantu menyesaikan berbagai masalah.
Selain berkunjung dan belajar di Kementerian Sosial, delegasi Bangladesh ini juga akan mengunjungi Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk berdialog dengan KPM dan SDM PKH.
Sebelumnya sebanyak 15 negara belajar tentang penerapan program bantuan sosial PKH ke Indonesia yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Negara-negara tersebut yaitu Malaysia, Filipina,Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan dan Azerbaijan.
Delegasi terdiri dari 18 orang baik dari UNDP dan pemerintah Bangladesh dari berbagai unsur antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, Divisi Kabinet, serta Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi.
"Apa yang dilakukan PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya. Semula kami terheran-heran, namun setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," kata Md Sayed, delegasi bagian keuangan Bangladesh.
Mereka mempelajari banyak hal mulai dari bagaimana menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dengan bantuan teknis dari Bank Dunia.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui SK Penetapan KPM. Kondisi KPM terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.
PKH di Indonesia telah dilaksanakan sejak 2007 namun jangkauannya masih sangat kecil. Pada 2017, jumlah KPM terus ditingkatkan menjadi enam juta dan 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM.
PKH dinilai sebagai salah satu yang memberikan dampak turunnya angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 yang disebut sebagai angka terendah yang mampu dicapai Pemerintah selama ini.
Setelah berdiskusi, delegasi juga mengunjungi Contact Center bahkan salah satu pesertanya mencoba menghubungi 1500299 melalui ponselnya dan membuktikan bahwa saluran telepon tersebut berfungsi.
International Project Manager Caitlin Bannan cukup terkesan dengan adanya Contact center yang baru berusia tidak sampai satu tahun tetapi sudah bisa membantu menyesaikan berbagai masalah.
Selain berkunjung dan belajar di Kementerian Sosial, delegasi Bangladesh ini juga akan mengunjungi Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk berdialog dengan KPM dan SDM PKH.
Sebelumnya sebanyak 15 negara belajar tentang penerapan program bantuan sosial PKH ke Indonesia yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Negara-negara tersebut yaitu Malaysia, Filipina,Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan dan Azerbaijan.
Comments
Post a Comment