Besaran perhitungan bantuan per komponen PKH 2019

Oleh -
Besaran perhitungan bantuan perkomponen PKH 2019 Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program prioritas nasional diharapkan memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.  Tahun 2019, jumlah anggaran bantuan sosial PKH dinaikkan secara signifikan. Dengan besaran bantuan tersebut diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk menjadi lebih produktif sejahtera


Besaran perhitungan bantuan perkomponen PKH 2019

BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA ( DIBERIKAN HANYA PADA TAHAP PERTAMA)

  • REGULER   : Rp.     550.000,- / KELUARGA / TAHUN
  • PKH AKSES  : Rp. 1.000.000,- / KELUARGA/TAHUN

BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA ( MAKSIMAL  4 ORANG DALAM SATU KELUARGA )

  • IBU HAMIL  : Rp. 2.400.000,-
  • ANAK USIA DINI  : Rp. 2.400.000,-
  • SD  : Rp.    900.000,-
  • SMP  : Rp. 1.500.000,
  • SMA  : Rp. 2.000.000,-
  • DISABILITAS BERAT   : Rp. 2.400.000,-
  • LANJUT USIA  : Rp. 2.400.000,-

Hitungan BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA diatas dalam 1 tahun dan PKH setahun cair dalam 4 kali

Walaupun jumlah maksimum 4 orang setiap keluarga, namun semua anggota keluarga wajib memenuhi komitmen dalam pemenuhan kebutuhan keluarga (pemeriksaan kehamilan, imunisasi, rajin sekolah, pemeriksaan kesehatan, dll).

IBU HAMIL 

  • Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan
  • Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan
  • Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan

Bayi Usia 0 s.d 11 Bulan

  • Pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama
  • ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama
  • Imunisasi lengkap
  • Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan
  • Mendapat suplemen vit A satu kali pada usia 6 – 11 bulan
  • Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun

Anak Usia Dini

Usia 1 s.d < 5 tahun :

  • Imunisasi tambahan
  • Penimbangan berat badan setiap bulan
  • Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun
  • Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun
  • Pemberian kapsul vit A 2 kali dalam setahun

Usia 5 s.d < 6 tahun :

  • Penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun
  • Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun
  • Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun

Anak SD, SMP, SMA

Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikanpendidikan dasar (SD. SMP. SLTA):

  • Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
  • Minimal 85 % kehadiran

Lanjut Usia

  • Memastikan pemeriksaan kesehatan;
  • serta penggunaan layanan Puskemas Santun Lanjut Usia;
  • layanan home care (pengurus merawat, memandikan, dan mengurusi KPM lanjut usia);
  • day care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal (lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.

Disabilitas Berat

Pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan:

  • layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat);
  • layanan home care (pengurus memandikan, mengurusi, dan merawat KPM PKH).

Contoh perhitungan 1

Keluarga Fulan :

  • Ibu   : 1
  • Anak SD : 1
  • Anak SMP : 1

Bantuan Sosial :

  • Anak SD = Rp.    900.000
  • Anak SMP = Rp. 1.500.000

Setiap Tahun  =  Rp. 2.400.000

Setiap Tahap  =  Rp.     600.000

Bantuan Tetap (diberikan hanya pada tahap I)   =  Rp.     550.000

Tahap Pertama   =  Rp.  1.150.000

Contoh perhitungan 2

Keluarga Fulan :

  • Ibu Hamil : 1
  • Anak Usia Dini : 2
  • Anak SD : 1
  • Anak SMP : 1
  • Anak SMA : 1

Bantuan Sosial :

  • Ibu Hamil =  Rp. 2.400.000
  • Anak Usia Dini 2 x Rp. 2.400.000 = Rp. 4.800.000
  • Anak SMA = Rp. 2.000.000

Setiap Tahun  =  Rp. 9.200.000

Setiap Tahap  =  Rp. 2.300.000

Bantuan Tetap (diberikan hanya pada tahap I)     =  Rp.     550.000

Tahap Pertama   =  Rp. 2.850.000

Contoh perhitungan 3

Keluarga Fulan :

  • Ibu : 1
  • Nenek (70 Thn) : 1
  • Anak Usia Dini : 1
  • Anak SD : 1
  • Anak SMP : 1
  • Anak SMA : 1

Bantuan Sosial :

  • Nenek (70 Thn) = Rp. 2.400.000
  • Anak Usia Dini = Rp. 2.400.000
  • Anak SMA = Rp. 2.000.000
  • Anak SMP = Rp. 1.500.000

Setiap Tahun  =  Rp. 8.300.000

Setiap Tahap  =  Rp. 2.075.000

Bantuan Tetap (diberikan hanya pada tahap I)      =  Rp.    550.000

Tahap Pertama   =  Rp. 2.625.000

Contoh perhitungan 4

Keluarga Fulan :

  • Ibu : 1
  • Nenek (70 Thn) : 1
  • Disabilitas Berat : 1
  • Anak SD : 1
  • Anak SMP : 1
  • Anak SMA : 1

Bantuan Sosial :

  • Nenek (70 Thn) = Rp. 2.400.000
  • Disabilitas Berat = Rp. 2.400.000
  • Anak SMA = Rp. 2.000.000
  • Anak SMP = Rp. 1.500.000

Setiap Tahun  =  Rp. 8.300.000

Setiap Tahap  =  Rp. 2.075.000

Bantuan Tetap (diberikan hanya pada tahap I)     =  Rp.    550.000

Tahap Pertama   =  Rp. 2.625.000



Dikutip Dari : 
http://keluargaharapan.com/besaran-perhitungan-bantuan-perkomponen-pkh-2019/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Merasa Masih Muda Dan Kuat, Nova Mundur Dari PKH.

Oleh -
Image
Tampak  Nova Widya Sari (30 tahun) Sedang menanda tangani surat pernyataan pengunduran dirinya dari kepesertaan PKH dihadapan Pendamping PKH Kecamatan Lebong Selatan Lebong_Nova Widya Sari (30 tahun) merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Ia telah menerima bantuan sosial PKH sejak tahun 2013 silam, namun kemarin (rabu, 2 oktober 2019) sekitar pukul 15.00 WIB ia mantap mengundurkan diri dari kepesertaan PKH, keseriusannya untuk keluar dibuktikan dengan menanda tangani surat pernyataan pengunduran diri bermatrai 6000.  Adapun salah satu alasan ia mundur dari daftar penerima manfaat bantuan sosial tersebut adalah karena ia merasa dirinya masih muda dan kuat. Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2019/10/tidak-tinggal-di-gubuk-lagi-prt-mundur.html?m=1 “saya telah memiliki niat untuk keluar dari PKH ini sejak bebrapa bulan yang lalu bahkan saya telah menyampaikan niat saya ters
Read more

Token Listrik Gratis, WA ID Pelanggan Ke 08122-123-123

Oleh -
Image
PT PLN (Persero) telah menyediakan mekanisme pembagian token listrik graits bagi pelanggan prabayar golongan 450 Volt Ampere (VA) dan golongan subisidi 900 VA. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, token gratis dapat didapat pelanggan melalui situs atau Whatsapp resmi PLN. Pelanggan hanya perlu mengirimkan nomor ID pelanggan dan mengirimkannya ke website www. pln.co.id atau ke Whatsapp dengan nomor 08122-123-123. "Pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir," kata Made dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020). Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/arahan-presiden-untuk-hadapi-ramadan.html?m=1 Secara lebih detail, berikut adalah cara mendapatkan token gratis bagi pelanggan golongan 450 VA dan golongan subsidi 900 VA melalui situs resmi. 1. Buka laman www.pln.co.id kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus Cov
Read more

Berikut Cara Mendapatkan Kartu Pra Kerja.

Oleh -
Image
Kartu Pra Kerja merupakan salah satu program pemerintah guna mendorong perekonomian. Sebelum mendapatkan kartu tersebut, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu di laman prakerja.go.id. Dengan memiliki kartu Pra Kerja, seseorang wajib mengikuti pelatihan yang disediakan secara tatap muka maupun online. Selain itu, pemilik kartu akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 yang terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif penuntasan pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp 150.000 "Manfaat yang diterima totalnya Rp 3.550.000 per peserta," terang Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/4/2020). Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/token-listrik-gratis-wa-ke-08122-123-123.html?m=1 Cara Pendaftaran di prakerja.go.id: 1. Cara Daftar Pendaftaran kartu Pra Kerja di situs prakerja.go.id akan didampingi oleh petugas pengantar
Read more

Warga Miskin Dapat Sembako & Uang Tunai, Ini Skemanya!

Oleh -
Image
Selain mengurusi masalah kesehatan terkait penyakit (COVID-19), program Desa Tanggap COVID-19 yang dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) RI juga akan menangani mitigasi ekonomi yang harus dijalankan oleh pemangku kepentingan di desa-desa. "Akan menyiapkan logistik tentang ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat yang sudah terdampak karena tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan aktivitas secara normal," ujar Eko Sri Haryanto Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) KDPDTT pada Minggu (5/3/2020). Berikut kategori serta kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan logistik dan sembako selama pandemi COVID-19: Sangat Rentan Masyarakat yang masuk kriteria sangat rentan adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun terdampak langsung COVID-19 sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan. Mereka yang memilik
Read more

Presiden : Kartu Pra Kerja Mulai Dibagikan Tanggal 9 April

Oleh -
Image
Berbagai macam bantuan diberikan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di antaranya adalah pembagian bantuan sosial (bansos) paket sembako dan Kartu Pra Kerja. Untuk Kartu Pra Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan mulai dibagikan pada 9 April 2020. Baca Juga : https://pkhlebong.blogspot.com/2020/04/kemensos-segera-salurkan-200-ribu-paket.html?m=1 "Kartu Pra Kerja akan dimulai tanggal 9 April ini. Selain itu saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek," kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama para menterinya, Selasa (7/4). Jokowi menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk penerima Kartu Pra Kerja naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima bantuan dikhususkan bagi pekerja informal hingga korban PHK massal akibat pandemi corona. "Anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 ju
Read more